PENERAPAN UPAH LEMBUR DALAM INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

Pemberian Upah Lembur sering menimbulkan permasalahan jika dalam penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal tersebut berdampak pada menurun-nya semangat pekerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi prestasi kerja di dalam suatu perusahaan. Tidak di pungkiri sering di dapati beberapa perusahaan "nakal" yang berusaha mempermainkan upah lebur untuk meningkatkan pendapatan perusahaan di satu sisi sebenarnya upah lembur bukan merupakan momok yang di takutkan dalam hal realisasinya jika sesuai dengan jam kerja yang  seimbang dengan tingginya target produksi dan hal tersebut tentulah telah terbayar jika perusahaan tersebut dalam keadaan "sehat" dalam mengelola management-nya.

Dapat di ketahui secara umum bahwa pemerintah daerah mempunyai kebijakan masing-masing terkait dengan penentuan upah bagi beberapa sektor industri, dari upah sektoral tersebutlah yang merupakan dasar dari perhitungan lembur. Adapun perhitungan upah lembur sebagaimana di tentukan dalam KEPMENAKERTRANS RI No.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur adalah menggunakan rumus : Gaji Pokok x 1 /173 = Upah pekerja perjam, jika pekerja bekerja melebihi jam yang ditentukan 7 jam kerja normal sebanyak 25 hari kerja atau  8 jam kerja untuk 21 hari kerja contoh: A bekerja dalam suatu perusahaan sebagai buruh sektor pertambangan yang dalam bulanannya ia menerima gaji pokok sebesar Rp.3.100.000,- (berdasarkan ketentuan UMSP), A bekerja 10 jam sehari selama 30 hari kerja (berdasarkan waktu istirahat periodik/ mengikuti roster kerja) diluar waktu istirahat 1 Jam dalam hal ini A mendapatkan upah lembur wajib dalam satu hari sebanyak 3 jam, jika menggunakan rumus penghitungan lembur adalah 5,5 jam perhari (1,5+2+2), adapun besarnya upah lembur A adalah: 
-. Perjam:  Rp.3.100.000x1/173 = Rp.17.920,- 
-. Perhari: Rp.17.920 x 5,5 = Rp.98.560,-
Perhitungan upah lembur di atas belum termasuk perhitungan upah lembur pada hari libur/ hari-hari besar lainnya.

Penetapan upah lembur dalam sektor industri tertentu berlaku untuk jajaran diluar management (bukan jabatan pengambil keputusan ex. Managerial), dengan kata lain walaupun pekerja bekerja di dalam ruangan (diluar jabatan pengambil keputusan) tidak berarti pekerja tersebut tidak mendapatkan upah lembur, hal inilah yang sering menjadi "salah kaprah" bagi pihak pengusaha maupun bagian Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu kiranya perlu di lihat lagi lebih mendalam mengenai ketentuan Kepmennaker No.233/MEN/2003 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang  Dijalankan Secara Terus Menerus, serta Kepmenaker No.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu. 

Mengenai system Managemen Sumber Daya Manusia penulis belum bisa menampilkan pendapatnya dalam blog yang penulis sampaikan, Namun mengenai system ketenagakerjaan penulis sudah sangat memahami, apa dan bagaimana yang harus dilakukan sebagai seorang profesional dibidang Sumber Daya Manusia,

Demikian pendapat dari saya selaku penulis dan pemilik account blog ini. jika ada pertanyaan maupun opini silahkan tinggalkan pendapat dalam kolom komentar. Terimakasih, Salam [JMS]

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KETIDAKTEPATAN PENERAPAN PASAL 111 DAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA OLEH PENEGAK HUKUM KHUSUSNYA PADA PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM

PENERAPAN PASAL 111 DAN PASAL 112 AYAT 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Narkotika dalam perkembangannya sangatlah berguna jika diterapkan dalam dunia kesehatan. Adapun dalam undang undang no.35 tahun 2009 pengertian narkotika sebagaimana tersurat dalam pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: Ps.1.ay.1: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Namun dalam hal diluar tindakan medis dapat menimbulkan desinergis dengan kebutuhan medis. narkotika dapat merusak jaringan-jaringan syaraf pada tubuh yang tentunya dapat menurunkan daya konsentrasi namun meningkatkan daya halusinasi bagi penyalahguna narkotika dan jika narkotika dipergunakan secara terus menerus (bukan untuk tuju...
Baca selengkapnya

Overlap Pekerjaan "Cepu" Dalam UCB (undercover)

Overlap Pekerjaan "Cepu" Dalam UCB (undercover) terhadap proses pengungkapan kejahatan Narkotika Kejahatan narkotika erat kaitannya dengan kemampuan Ekonomi, Gaya Hidup, dan Pendidikan, karena Seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih cenderung memiliki keinginan untuk menikmati hasil dari yang di dapatnya dan tentunya hal tersebut tergantung pada gaya hidup seseorang tersebut, bisa bernilai positif atau malah sebaliknya berbuat negatif. gaya hidup tersebut tidak terlepas dari pendidikan seseorang baik di dalam rumah tangganya maupun lingkungan pergaulannya di masyarakat, jika seseorang tersebut memilih jalan negatif maka akan terbentur dengan batasan hukum yang berlaku di negara secara positif. hal tersebut bukan hanya terjadi pada seseorang yang memiliki kekuatan ekonomi namun juga terjadi pada seseorang yang memiliki ekonomi lemah. Dalam pengungkapan kejahatan Narkotika tidaklah mudah, karena para "kartel" selalu melakukan pengubahan pola-pola tran...
Baca selengkapnya